Penanaman Pendidikan Karakter Sejak Dini

Penanaman Pendidikan Karakter Sejak Dini - Dampak globalisasi yang terjadi saat ini membawa masyarakat Indonesia melupakan pendidikan karakter bangsa. Peristiwa seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa masyarakat ternyata mampu melakukan tindakan yang sebelumnya mungkin belum pernah terbayangkan. Hal itu karena globalisasi telah membawa kita pada “penuhanan” materi sehingga terjadi ketidak seimbangan antara pembangunan ekonomi dan tradisi kebudayaan masyarakat.

Sebenarnya kalau kita kembali melihat jenis mata pelajaran yang diajarkan mulai dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi, upaya dalam melakukan pendidikan budi pekerti di Indonesia telah dilakukan, yaitu dalam bentuk pengintegrasian pendidikan tersebut dengan mata pelajaran yang sesuai seperti agama dan PPKn. Namun dengan kondisi yang kita alami sekarang ini yaitu krisis moral, pendidikan yang bernuansakan budi pekerti seperti agama dan PPKn tersebut dianggap telah gagal menjalankan misinya. Penyebabnya antara lain seperti yang disebutkan dalam bukunya Masnur muslich yang berjudul Pendidikan Karakter : Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional karena tiga hal: Pertama, pelajarn-pelajaran yang mengembangkan karakter bangsa seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Agama, Ilmu Pengetahuan Sosial dalam pelaksanaan pembelajarannya lebih banyak menekankan pada aspek kognitif dari pada aspek afektif dan psikomotor. Penilaian dalam mata-mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan nilai belum secara total mengukur sosok utuh pribadi siswa. Kedua, meskipun materinya potensial untuk pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan, tetapi tidak bisa berkembang karena pendekatan dalam pembelajarannya bersifat indoktrinatif, regimentatif (bersifat kekuasaan), monologis, dan tidak partisipatif. Ketiga, substansi pelajaran itu lebih teotitis. Tidak heran kalau terdapat kesenjangan yang jelas antara teoritis dan wacana yang dibahas dengan realitas sosial politik yang ada.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pendidikan di Indonesia telah berusaha untuk menanamkan pendidikan budi pekerti dalam proses pendidikan terbukti dengan pengintegrasian pendidikan dengan mata pelajaran Agama Islam dan PPKn namun ternyata secara operasional hanya menekankan pada aspek kognitif saja padahal budi pekerti itu menyangkut aspek afektif yang berupa sikap dan perilaku peserta didik untuk di praktekkan dalam kehidupannya sehari-hari.

Budi pekerti berisi nilai-nilai perilaku manusia yang diukur menurut kebaikan dan keburukannya yang disesuaikan dengan norma agama, norma hukum, tata krama dan sopan santun, norma budaya/adat istiadat masyarakat. Budi pekerti akan melahirkan perilaku positif yang dimana diharapkan dapat terwujud dalam perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan, dan kepribadian peserta didik.

Penerapan pendidikan budi pekerti bisa dilakukan dengan berbagai strategi pengintegrasian seperti dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, sebagai berikut:

Pertama, melalui peneladanan/pemberian contoh langsung kepada peserta didik. Pemberian contoh/peneladanan ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah, staf tata usaha sekolah, para guru, satpam, tukang kebun, penjaga sekolah yang dapat di jadikan model bagi peserta didik. Intinya pihak sekolah harus memberikan contoh yang baik terlebih dahulu sebelum diterapkan kepada peserta didik.

Kedua, penilaian langsung terhadap peserta didik seperti para guru misalnya langsung mengetahui sikap/tingkah laku peserta didik yang kurang baik, misalnya yang sering kita liat yaitu mencoret dinding, tidak sopan terhadap guru, suka terlambat, suka membuat ribut dikelas, mencontek saat ujian dan sebagainya.

Ketiga, melalui teguran. Guru perlu menegur peserta didik yang melakukan perilaku buruk dan mengingatkannya agar mengamalkan nilai-nilai yang baik sehingga guru dapat membantu mengubah tingkah laku mereka. Cara ini akan berhasil tentunya apabila guru sudah bisa menjadi teladan bagi peserta didik. Kalau para guru sendiri sering dilihat berperilaku buruk oleh muridnya tentu akan sangat sulit cara ini bisa berjalan. Jadi tidak hanya peserta didik yang diharuskan berperilaku baik tetapi para guru juga harus mengintrospeksi diri sebelum menegur atau mengajarkan perilaku baik kepada peserta didik.

Keempat, kondisi lingkungan sekolah yang baik artinya suasana sekolah perlu di kondisikan sedemikian rupa dengan penyediaan sarana fisik untuk menunjang keberhasilan penanaman pendidikan budi pekerti disekolah seperti contohnya pihak sekolah menyediakan tempat sampah disetiap kelas, memasang slogan-slogan mengenai pentingnya budi pekerti yang mudah dibaca oleh peserta didik, aturan/tata tertib juga harus ditempelkan ditempat-tempat yang memungkinkan siswa untuk sering melihat dan membacanya. Jangan hanya ditempel di ruang guru yang dimana tidak mungkin peserta didik sering berada disana.

Kelima, kegiatan rutin. Pihak sekolah membuat jadwal kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik setiap hari. Misalnya sebelum mulai pelajaran harus berdoa terlebih dahulu begitu juga ketika selesai pelajaran harus ditutup dengan do’a bersama, membersihakn kelas/belajar, membiasakan shalat berjamaah, membiasakan shalat duha terlebih dahulu sebelum mulai kegiatan belajar mengajar dan sebagainya.

Kalau kegiatan di atas bisa dilakukan secara konsisten, maka pendidikan budi pekerti yang diharapkan Insya Allah bisa terwujud. Karena niat dan tujuan yang baik tentu harus dicapai dengan cara-cara yang baik pula dan sedini mungkin. Semoga bisa membuka wawasan kita dan bisa bermanfaat.

Gerakan Antikorupsi Sejak Usia Dini

Gerakan Antikorupsi Sejak Usia Dini - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Pemuda DIY telah mendeklarasikan gerakan "Jujur Barengan" di kompleks Kepatihan. Gerakan ini murni inisiatif dari berbagai elemen masyarakat. Deklarasi tercatat diikuti sekitar 1500 orang dan 45 komunitas. Mulai dari komunitas becak antikorupsi, pecinta satwa, brageda keraton, pelajar, mahasiswa, paguyuban sepeda onthel, veteran, hingga seniman tradisional.

Gerakan "jujur barengan" turut mendukung DIY yang akan dijadikan "role model" program pencegahan korupsi berbasis keluarga. Kepercayaan KPK didasarkan atas prestasi Pemda DIY yang menduduki peringkat pertama dalam hal koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Indonesia pada tahun 2013. Penilaian pemeringkatan dilakukan dengan indikator indeks partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektifitas, keadilan dan efisiensi. Upaya menggerakkan perilaku antikorupsi mesti masif dan berkelanjutan. Berbagai pendekatan penting dilakukan. Salah satunya adalah membumikan gerakan antikorupsi yang dilakukan sejak anak usia dini.

DIY sebagai poros budaya Jawa dan ternaungi keistimewaan memiliki nilai-nilai budaya local berbasis kejujuran. Zudiyanto mengatakan, melalui pendekatan nilai-nilai budaya itu akan melahirkan sikap integritas kejujuran yang lebih baik daripada sekedar wacana pemberantasan korupsi. Sri Sultan Hamengku Buwono X juga mendukung gerakan “Jujur Barengan” dan member masukan terkait dengan kebudayaan seperti kisah wali songo yang menyebarkan agama Islam melalui budaya.

Muara aplikatif dari seluruh nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam budaya Yogyakarta adalah terbentuknya sikap “Satriya” (Marwito, 2005). Sikap ini membawa perilaku penuh tanggung jawab, konsisten, amanah, dinamis, dan obsesif. Nilai ini semakin menguatkan bahwa gerakan “Jujur Barengan” memiliki akar cultural yang kuat. Tantangan besar telah menghadang di depan. Tantangan eksternal berupa arus globalisasi bermuatan budaya modern semakin tak terbendung masuk. Kearifan local terancam tereliminasi. Tantangan internal salah satunya berupa korupsi yang telah menjadi penyakit kronis bangsa ini.

Esensi terpenting dalam pemberantasan korupsi adalah pencegahan. Pencegahan mesti dilakukan sejak dini dan mulai dari hal-hal yang sederhana. Anak menjadi objek sekaligus menjadi subjek penting dalam upaya tersebut. pendidikan antikorupsi bagi anak sejak usia dini penting dioptimalkan, baik melalui ranah formal, informal, maupun non-formal. 

DIY memiliki potensi tinggi terkait pendidikan anak usia dini (PAUD). Data Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY (2013) menunjukkan bahwa daya layan PAUD di DIY mencapai 72% tertinggi se-Indonesia. Dimana rata-rata nasional baru 34,54%. Angka tersebut melibatkan 13.000 guru. Rasio layanan lembaga pendidikan terhadap anak yang dilayani adalah 1 dibanding 86. Hampir seluruh dusun atau RW di DIY juga telah memiliki PAUD. Potensi merupakan modal berharga untuk mendukung pendidikan antikorupsi anak usia dini menuju gerakan “Jujur Barengan”.

Anak adalah masa emas sekaligus masa cukup beresiko. Masa depan bangsa berada pada kualitas anak sekarang. Deklarasi Dakkar tahun 2000 menyerukan bahwa pendidikan anak merupakan “Education for All”. Upaya mendidik antikorupsi mesti dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Pertama, dengan model pendidikan yang menyenangkan. Anak adalah usia bermain. Berbagai perangkat dapat dioptimalkan sebagai pendekatan, seperti permainan, lagu, cerita bergambar, dongeng, komik, dan lainnya. Kedua, dengan pendekatan yang sinergis melalui pendidikan agama dan budaya. Kejujuran merupakan bagian utama dalam ajaran agama dan nilai budaya. Pendidikan ini penting menyisipkan penanaman nilai kejujuran dan antikorupsi. Ketiga, dengan keteladanan (baca juga postingan: Proses Pembentukan Sikap melalui Pola Modeling). Contoh atau teladan sangat berharga bagi anak dibandingkan dengan banyaknya teori-teori yang didengarkannya. Kejujuran penting ditanamkan melalui keteladanan orang-orang di sekitarnya.

Upaya di atas mesti melibatkan semua unsure, baik orang tua, pemerintah, guru, lembaga pendidikan, dan lainnya. Orang tua sebagai pihak yang paling dekat, intents, dan bertanggung jawab atas pendidikan anak. Jika menggunakan jasa pengasuh, maka orang tua punya tanggung jawab mengkondisikan pengasuhnya. Pemerintah punya tanggung jawab secara makro dalam hal penyiapan fasilitas dan kurikulum (baca juga postingan: Penguatan Implementasi Kurikulum 2013). Guru dan lembaga pendidikan mesti memiliki komitmen terhadap gerakan antikorupsi.

Banyak gerakan dalam berbagai aspek telah dicanangkan. Fenomena umum menunjukkan tidak sedikit gerakan tanpa kejelasan berkelanjutan. Gerakan "Jujur Barengan" yang strategis ini semoga terus berkelanjutan dengan kontribusi pendidikan anak usia dini.

----------- Nur Hayati, M.Pd

(Dosen PG-Pendidikan Anak Usia Dini FIP Universitas Negeri Yogyakarta)

Keilmuan Pesantren sebagai Solusi Globalisasi dan Modernisasi

Keilmuan Pesantren sebagai Solusi Globalisasi dan Modernisasi - Pada postingan yang lalu (baca: Keilmuan dalam Ranah Modern), ketika manusia diliputi oleh sikap kapital dan  hedonis. Dimana segala sesuatu hanya bisa diukur dengan ukuran positivis dan materialis. Maka, pada era inilah manusia dirindukan oleh cinta kasih dan rasa saying. Manusia rindu dengan siraman spiritualitas, masyarakat rindu dengan aspek-aspek religious untuk sekedar mendapatkan ketenangan batin dalam dunia yang telah porak-poranda ini. Jika masyarakat modern telah mengalami keterlemparan sisi-sisi kemanusiaannya dan mulai rindu dengan nilai-nilai spiritualitasnya.

Di sisi yang lain, masyarakat tradisional atau masyarakat dalam negeri berkembang justru melupakan sisi keduniawian. Malahan di dunia pesantren, mereka lebih asyik bercanda dengan Tuhan-nya dengan berkhusuk ria memperbanyak dzikir; sementara dalam hal keduniawian benar-benar menyedihkan. Lebih jelas tentang dua titik yang berbeda ini, berikut adalah analisis perbandingan yang dikemukakan oleh H. Tirtosudiro, bahwa sebuah studi yang lebih empiric di Negara yang maju dan Negara yang sedang berkembang, mempunyai dua sisi yang cukup menarik.

Pertama, pada Negara-negara maju yang didominasi oleh Negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika, perjuangan dan kemakmuran telah dimulai sejak masa silam hingga masa sekarang. Mereka melesat dan tampil sebagai Negara-negara kaya berlimpah ruah dengan segala macam kebutuhan fisik. Namun, kekayaan dan supremasi ekonomi tidak melahirkan ketenangan hidup warganegara maupun memberikan kemapangan kebijakan politiknya. Sebaliknya, kelebihan material telah menimbulkan banyak persengketaan dan peperangan, serta imperialisme terselubung berwujud menciptakan kebergantungan ekonomi Negara lain. Di samping itu, dengan kemapanan ekonominya, Negara maju bisa mendikte Negara berkembang atau bahkan Negara miskin guna memperjuangkan kepentingan polotiknya. Penderitaan, ketidakberdayaan dan malapetaka muncul karena terlalu men-Tuhan-kan materi. Bukan sebaliknya, menciptakan kesejahteraan dan keadilan bersama.

Kedua, pada Negara yang sedang berkembang seperti di kawasan Asia dan Afrika, perjuangan guna menegakkan dan memelihara hubungan manusia dan Tuhan-nya (fungsi spiritualitas) telah hidup dan terpelihara sejak masa silam. Kehidupan ruhani telah melupakan dan menjadikan keterlenaan akan pentingnya mencari kehidupan duniawi sebagai amanat Tuhan Yang Maha Esa. Akibatnya, kehidupan mereka menjadi dijajah, ditaklukkan dan kehilangan eksistensinya, sebagai bangsa yang berdaulat. Dan kini, imperialisme hadir tersamar dalam bentuk kebergantungan ekonomi dan teknologi terhadap Negara yang terlebih dahulu mengenyamnya (H. Ahmad Tirtosudiro, 1997: xxii).

Mengacu dua titik pandang ini, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing titik yang radikal hanya menghasilkan kelemahan bagi umat manusia. Kemudian, pada satu titik di mana Negara maju dengan rasionalisme yang berlebihan, ternyata membawa dampak terhadap kegersangan spiritualitas dan kehancuran moralitas. Begitu juga keterlenaan terhadap masalah ukhrawi membuat kita terpuruk dan digilas oleh zaman.

Maka, jalan yang bisa ditempuh untuk menjawab dan memilih kedua realitas tersebut adalah dengan mengambil posisi tengah. Nah, kalau realitas tersebut kita coba bawa ke dalam dunia pesantren, seharusnya nilai-nilai pendidikan dalam pondok pesantren harus dilandasi semangat pembangunan dan juga dilandasi penyadaran nilai-nilai spiritualitas. Keseimbangan antara keduanya dan berada pada posisi yang di tengah-tengah, merupakan langkah solutif yang maju.

Lebih jauh, sebuah pondok pesantren seharusnya mampu mengembangkan kurikulum tidak hanya pada pendalaman keagamaan belaka. Lebih dari itu, pondok pesantren harus membekali para santrinya berbagai macam keterampilan untuk menyongsong Negara yang akan datang. Bukankah Tuhan sendiri telah berfirman dalam QS. Al-Qassas ayat 77,

“Dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Dalil tersebut, masih dikuatkan oleh sabda Nabi Saw, “Bukanlah orang yang bagus dari kamu, orang-orang yang meninggalkan duniamu untuk mencari akhiratmu, begitu juga sebaliknya, tidaklah dikatakan bagus, orang yang meninggalkan perkara-perkara akhirat untuk kepentingan dunia. Sehingga kamu mampu menyeimbangkan keduanya”.

Dengan demikian, maka makna ibadah tidak semata-mata dipahami sebatas ritualitas belaka, namun juga mencari kehidupan duniawi ke arah yang lebih manusiawi, sejahtera, adil, dan merata. Berjuang di dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, membangun industry yang kokoh dan menegakkan pilar-pilar ekonomi rakyat, juga merupakan aktivitas menegakkan panji-panji spiritualitas dalam pembangunan.

Pada akhirnya, prinsip mencetak kader yang “Tafaqquh fi al-Diin wa al-Dunya” adalah pilihan yang terbaik untuk dijadikan landasan filosofi semangat pembelajaran di pondok pesantren.

Mengkaji Keilmuan dalam Ranah Modern

Mengkaji Keilmuan dalam Ranah Modern - Arus globalisasi dan modernisasi telah menyerang ke segala lini kehidupan umat manusia. Nalar berpikir modernisasi yang muncul pada sekitar abad lima belasan, kini telah mencapai puncaknya. Pada wiliyah pengetahuan, August Comte, seorang sosiolog kenamaan telah menggung-agungkan apa yang disebut positivis dan menganggapnya sebagai puncak dari perkembangan akal budi, setelah melampaui dua tahap sebelumnya yaitu tahap teologis dan metafisis.

Di dalam dunia pengetahuan, imbas yang terbesar adalah munculnya penjaga otoritas kebenaran bernama “ilmiah”. Layaknya Tuhan, segala sesuatu akan diakui kebenarannya sebelum memperoleh legitimasi cap “ilmiah”. Begitu juga dengan era rasionalisme yang telah banyak menggeser pemegang otoritas kebenaran yang pada mulanya dipegang oleh para tokoh keagamaan kepada professor-profesor di dunia kampus.

Era modern adalah era teknologi; era modern adalah era mesin; era modern adalah efisiensi; serta era modern adalah era percepatan. Semua ini berujung pada birokrasi yang rigide dengan asas hubungan organic yang luar biasa. Pada era-era inilah, dunia semakin mengecil dan segalanya dilampaui dengan serba cepat. Tidak ada lagi jarak, tidak ada ruang dan tidak juga waktu. Apa yang telah dihasilkan oleh kemajuan teknologi seperti, mesin, telepon, televise, internet, dan computer, benar-benar telah banyak mengubah cara pandang manusia terhadap dunia.

Namun demikian, modernisasi ternyata mempunyai kepincangan yang teramat fatal. Terbukti, dengan perkawinannya antara teknologi dengan kapitalisme, merupakan salah satu bagian dari gelegar modernitas. Dan realitas ini tentunya, telah memberikan keseronokan kepada segelintir manusia. Watak yang rakus dan tak bermoral serta hanya men-Tuhan-kan materi di atas segala-galanya, ternyata hanya melahirkan masyarakat hedonistik di bawah selubung Negara kesejahteraan. Ditambah lagi dengan percepatan segala informasi melalui media, baik itu media elektronik maupun cetak atau pun yang lainnya. Pun dengan merambahnya dunia internet dalam aktivitas keseharian kita, tentu kita tak mungkin mampu menahan laju gerak budaya yang masuk negeri ini. Pada akhirnya, mengutip perkataan Herbert Marcuse, “buah dari sistem ini adalah memudarnya dimensi bagian dalam dari pikiran pupusnya kekuatan kritis rasio tertunduk pada fakta kehidupan demi memenuhi dorongan hedonistik” (A. Syafi’i Ma’arif, 1992).

Di dunia “entertainment”, yang berlandaskan pada ideology capital, dimana uang merupakan segala-galanya, menjadi kendala yang cukup besar bagi penjagaan moralitas generasi muda bangsa. Atas nama seni, lekukan-lekukan tubuh perempuan dipamerkan, kekerasan diumbar di media-media televisi; dan akhirnya, menembus batas memasuki setiap rumah mengancam moralitas anak-anak kecil. Tontonan kekerasan yang disajikan setiap hari, membekas dalam memori alam bawah sadar generasi muda bangsa, dan siap-siap akan disantapnya.

Adalah Antony Giddens, seorang ilmuan social berkebangsaan Inggris, pencetus gagasan “jalan ketiga” (third way) yang terkenal itu, dalam sebuah bukunya, “Beyone Left and Right”, mengungkap mengenai persoalan ketidakpastian (uncertainy) sebagai kenyataan yang dihadapi manusia pada masa sekarang. Ketidakpastian ini, yang ia sebut dengan “manufactured uncertainy”, merupakan resiko yang memang dihadapi oleh manusia sebagai konsekuensi dari pilihan sadarnya sendiri menciptakan dan mengembangkan teknologi. Ketidakpastian itu kemudian diibaratkan dengan “Juggernaut” (truk besar) yang meluncur tanpa kendali, dimana tidak ada satu pun manusia yang dapat meloloskan diri. Manusia, kata Giddens, hanya bisa pasrah dan mungkin berdo’a memohon keselamatan dalam menghadapi ketidakpastian itu.