Peran Guru dalam Percaturan Politik Indonesia

Peran Guru dalam Percaturan Politik Indonesia - Politik berasal dari kata “policy” yang artinya kebijakan. Politik erat kaitannya dengan pemerintahan dan lembaga legislatif sebagai arah penentu kebijakan dari suatu Negara. Adanya peristiwa reformasi tahun 1998 telah membuka kran demokrasi menuju era kebebasan berpolitik. Jika sebelum reformasi berbicara mengenai politik adalah hal yang tabu namun seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia hampir semua orang bebas membicarakan hal-hal yang berbau politik, bahkan setiap orang mempunyai hak untuk mencalonkan diri untuk meraih jabatan politik seperti anggota legislatif. Bergulirnya reformasi seolah menjadi surga bagi-bagi dunia perpolitikan di Indonesia. Dahulu banyak orang yang tidak pernah berani membayangkan untuk menjadi anggota legislatif. Namun, sekarang banyak anggota legislatif yang profesi awalnya tukang tambal ban, supir angkot, dan profesi lainnya yang mungkin tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menjadi wakil rakyat.

Profesi guru memang jauh dari politik praktis, namun keterlibatan guru dalam dunia politik Indonesia sudah dimulai semenjak perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda. Ada nama RM. Soewardi Suryaningrat yang lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara yang mempelopori perjuangan politik bangsa Indonesia melalui dunia pendidikan, beliau berjuang melawan penjajahan Belanda dengan mengkritisi kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang tidak mengizinkan anak-anak pribumi Indonesia untuk bersekolah. Kritikan-kritikan beliau sering disampaikan lewat tulisan yang dimuat dalam majalah yang membuat pemerintah Hindia Belanda merasa kebakaran jenggot terhadap tulisan beliau. Sebagai bentuk kepedulian Ki Hajar Dewantara terhadap dunia pendidikan Indonesia beliau mendirikan perguruan Taman Siswa yang diperuntukan bagi para pribumi yang mau bersekolah.

Guru harus melek politik agar dapat memberikan pendidikan politik yang santun kepada peserta didiknya dan juga kepada masyarakat pada umumnya supaya masyarakat lebih mengerti bahwa hak politik masyarakat tidak seharusnya tergadaikan oleh beberapa rupiah uang dan sebungkus paket sembako yang kemarin ramai dibagikan oleh para caleg ketika musim kampanye calon anggota legislatif. Karena guru merupakan motor penggerak perubahan atau “agen of change” dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan jumlah anggota yang sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia baik yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia maupun yang belum tergabung. Maka guru sesungguhnya menjadi pasar potensial dalam mendulang suara bagi partai politik maupun sekarang dalam pemilihan presiden. PGRI yang merupakan organisasi tempat bernaungnya para guru di seluruh Indonesia bisa berperan memberikan saran kepada pemerintah mengenai kebijakan dalam dunia pendidikan Indonesia.

Dengan terpilihnya ketua umum PB PGRI menjadi dewan perwakilan daerah yang mewakili provinsi Jawa Tengah tentunya menjadi angin segar bagi guru di seluruh Indonesia. Terpilihnya Dr. Sulistyo, M.Pd sebagai anggota dewan perwakilan daerah diharapkan mampu mengubah wajah dunia pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi, apalagui semenjak beliau terpilih sebagai anggota DPD lima tahun sebelumnya banyak program yang cukup bagus untuk dunia pendidikan Indonesia.

Dengan mempunyai wakil di DPD maka kemungkinan memperbaiki dunia pendidikan makin besar. Anggaran pendidikan sebesar 20% semoga dapat dialokasikan sepenuhnya untuk kepentingan pendidikan. Karena selama ini dalam prakteknya, anggaran 20% pendidikan lebih tersedot untuk anggaran gaji guru yang berstatus pegawai negeri. Sudah saatnya guru juga harus sadar akan politik sehingga bisa mengawal dan mengawasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah khususnya kebijakan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Sehingga guru tidak hanya menjadi penonton dan sendiko dawuh terhadap kebijakan pemerintah namun juga bisa memberikan masukan kepada pemerintah agar terjadi sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dengan pelaksanaan pendidikan di lapangan. Karena guru adalah ujung tombak (baca juga postingan: Guru Ujung Tombak Pendidikan) dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik.

Demikian uraian singkat bagaimana peran guru dalam percaturan politik Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menggugah jiwa guru untuk ikut serta dalam memajukkan Indonesia menuju dunia baru yang lebih baik dan berkualitas. 

--------- Imron Khumaedi Abkar 

(Aktivis Pendidikan, Tegalglagah Brebes)

Demokrasi Wajah Modernisasi Politik Islam

Demokrasi Wajah Modernisasi Politik Islam - Zaman modern dimulai munculnya renaissance (masa pencerahan) dari belenggu gereja yang pada saat itu sangat membelenggu umat kristiani. Dan ada juga literatur yang menyatakan bahwa zaman modern dimulai sejak zaman Nappolanneo memasuki Mesir yang berdampak pada pembaharuan pemikiran Islam.

Di Indonesia tokoh pembaharuan dalam pemikiran Islam diantaranya adalah Nurkholis Madjid yang menggasas konsep tajdid yang berusaha mengkikis kejumudan dalam berpikir oleh pemahaman agama yang hanya sebatas pemahaman tekstual belaka. Konsep tajdid tersebut pada awalnya ditentang oleh kalangan masyarakat, namun beriringnya waktu kini mulai dapat diterima oleh publik dalam meningkatkan gairah pengembangan pemikiran Islam.

Pergolakan politik yang terjadi di beberapa negara Islam, seperti Mesir, Suriah dan Palestina sebenarnya dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah. Mediasi oleh pihak ketiga seharusnya dapat berfungsi secara efektif selama pihak tersebut tidak ikut campur dalam konflik internal mereka. Bahwa kedaulatan politik Islam ada di tangan syuro' (musyawarah) seperti halnya yang dicontohkan oleh Khulafaau Rosyidiin.

Konsep syuro' tersebut memiliki kesamaan dengan konsep mufakat untuk maslahat yang dibangun oleh pendiri bangsa Indonesia. Bahwa dalam pemilihan pemimpin di negeri ini ditempuh dengan jalan pemilihan melalui pemilu untuk setiap 5 tahun kalinya sebagai bentuk penyegaran kepemimpinan yang akan selalu hadir dalam mencapai Indonesia yang lebih baik.

Demokrasi yang memberikan mandat kekuasaannya di tangan rakyat, yang berawal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi sebuah solusi modernis dalam politik Islam. Bahwa pada hakikatnya rakyat memegang penuh kedaulatan, namun dalam tahap aplikasinya melalui proses keterwakilan dalam bentuk demokrasi modern melalui sistem pemilu. Sehingga keterpilihan para anggota legislatif menjadi pundak aspirasi masyarakat dalam menampung kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Melihat fenomena aksi politik Islam di  Indonesia pada Pemilu 2014 menuai hasil yang membahagiakan, dimana suara komulatif partai politik Islam mencapai 32%. Hasil ini menggambarkan bahwa pemilihan politik Islam masih menjadi pilihan masyarakat Indonesia yang dominan menganut agama Islam. Tentunya hal ini akan dipertaruhkan kembali ketika figur dari partai-partai politik Islam harus bertarung dipemilihan presiden, dimana figur-figur dari partai nasionalis kini masih menjadi wacana prioritas pilihan masyarakat.

Demikian, semoga tulisan yang singkat ini bisa membuka wawasan kita dalam mengimplementasikan demokrasi di Negara tercinta kita.

------------ Haliemah Noor Q

(Alumni Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

Dinamika Politik Islam di Era Globalisasi

Dinamika Politik Islam di Era Globalisasi - Maraknya fenomena demokrasi di belahan dunia, tepatnya di negara-negara Islam mengalami degradasi serta mengalami kondisi yang miris dan pelik. Mesir yang telah mengalami revolusi pemerintahan dan konstitusi secara referendum, namun harus mengulang sejarah pada tahun 2013 dengan terjadinya mosi tidak percaya kepada pemerintah Mursi oleh seluruh masyarakat Mesir yang diakhiri dengan penumbangan pemerintahan Mursi oleh militer.

Tuntutan revolusi kembali digulirkan melihat prestasi Pemerintahan Mursi dalam mengelola perekonomian dalam negeri yang dianggap gagal oleh masyarakat Mesir. Sebuah realitas yang sangat ironis mengingat sisi keterpilihan Mursi adalah hasil dari proses pemilu. Sebuah penodaan terhadap khithoh demokrasi oleh tindak kekerasan dari pihak militer yang mem-back up proses penggulingan pemerintah Mursi. 

Gejolak internal politik juga terjadi di Suriah yang diprediksikan mengalami kemandulan dalam menemukan titik temu dari beberapa pihak yang terkait. Walaupun hal ini telah dicoba diadakan mediasi oleh Iran maupun Amerika. Seiring dengan hal tersebut, konflik horizontal antara Israel dan Palestina tidak kunjung berhenti dalam perebutan kekuasaan pengelolaan tanah yang ada di Palestina. Walaupun telah terjadi perjanjian di antara keduanya, namun lagi-lagi masih ada beberapa indikasi pelanggaran dari pihak Israel dengan memperluas daerah pemukiman Yahudi.

Pergolakan politik di negara-negara timur tengah selalu menjadi berita hangat dengan benturan politis yang sering kali berujung pada anarkisme dan kelumpuhan total dari semua bidang dikarenakan oleh mosi tidak percaya dari masyarakat yang diselesaikan dengan cara referendum. Menjadi sebuah analisa tersendiri mengingat timur tengah adalah penganut Islam yang memiliki konsep suri tauladan Rasulullah. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW bukan hanya diutus sebagai Rasulullah, beliau juga berkiprah dibidang politik dan pemerintahan. Semenjak Rasulullah melaksanakan hijrah ke madinah, beliau pertama kali mengadakan kegiatan politiknya dengan pendirian masjid nabawi di Yatsrib. Masjid ini dijadikan tenpat ibadah dan central kegiatan sosial dan politik umat Islam pada masa itu. Sehingga kemakmuran masjid lebih dirasakan oleh segenap umat Islam.

Rasulullah juga disebut sebagai bapak politik Islam karena Nabi Muhammad SAW lah yang telah meletakkan batu pertama tata kelola pemerintahan yang berdasarkan syari'at Islam. Beliau menjabat kepala pemerintahan di Madinah yang anggota masyarakatnya adalah kaum muslim dan non muslim. Namun dalam pemerintahan beliau tidak mendiskreditkan masyarakat non muslim serta bersikap bijaksana dalam memimpin. Dalam firman Allah Q.S. Ibrahim: 4 yang artinya, ''kami tidak mengutus seorang Rosulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah akan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana". 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah diutus disesuaikan dengan zamannya. Nabi Muhammad SAW sebagai akhirul ambiya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat kompleks, baik dari segi penyempurnaan akhlak, tata kelola ekonomi, politik dan pemerintahan. Politik Rasulullah SAW adalah pola politik yang berangkat dari hati dalam membentuk sebuah strategi yang mengatur manusia tanpa ada unsur tendensi ataupun kerabat dekat dalam perekrutan pegawai dan pemerintahan. Hal ini jauh berbeda dengan realitas kini, bahwa politik diasumsikan sebagai jalan pembenaran dalam pencapaian tujuan dengan menghalalkan berbagai cara.

Berapa banyak fakta pelaksanaan pilkada dan pemilu di beberapa daerah harus diwarnai aksi kecurangan dari beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, harus dikotori dengan tindakan permainan hukum di MK serta bentrokan massa antara kelompok rival peserta pilkada dan caleg pada rekapitulasi suara hasil pemilu.

Setelah wafatnya Rasulullah, terjadi kekosongan kepemimpinan pemerintahan dan ummat. Para sahabat Rasulullah SAW langsung berinisiatif untuk mengadakan musyawarah dengan kaum Anshor dan Muhajirin. Setelah para sahabat bermusyawarah dalam pemutusan penerus estafeta kepemimpinan Islam, hingga  menghasilkan nama Abu Bakar As-Shidiq sebagai figur terpilih oleh forum yang layak untuk meneruskan kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. walaupun ditulis dalam sejarah masih adanya sebagian kecil umat Islam yang berkeyakinan kepemimpinan umat Islam adalah dengan sistem keturunan, yakni pada diri Ali bin Abu Thalib sebagai nasab yang terdekat dengan Rasulullah

Pergolakan politik Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW diwarnai dengan gerakan pemurtadan dan mogok zakat oleh mereka yang lemah iman dan mereka yang memiliki riwayat masuknya ke dalam Islam hanya untuk mendapatkan jaminan keamanan dan kesejahteraan dari kepemimpinan Rasulullah SAW. Namun pergolakan tersebut berhasil diselesaikan oleh Abu Bakar As-Shidiq dan jajaran pemerintahannya. Pemerintahan Khulafaau Rosyidin yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Shidiq, Umar bin Khothob, Usman bin Affan, Ali bin Abi Tholib diakhiri sejarah anarki, bahkan aksi pembunuhan kepada kholifah Usman bin Affan dan Ali bin Abi Tholib.

Suatu hal yang tragis ketika tinta emas politik Islam yang telah digagas oleh Rasulullah harus dinodai atas dasar nafsu keserakahan kepada kekuasaan, sehingga integrasi umat Islam mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan dengan masa dinasti Bani Umayyah yang maraknya dengan pertumpahan darah dan Bani Abbasiyah yang kemerosotan dalam kepemimpinan yang tidak elektabilitas serta kompeten dalam kepemimpinan pemerintahannya.

Demikian uraian tentang dinamika politik Islam di era Globalisasi semoga bisa menjadi cermin dalam memilih pemimpin ke depan dan bisa bijak dalam melangkah.

----------- Haliemah Noor Q
(Alumni Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon)